Header Ads

ads header

Breaking News

"Seleksi Bawaslu Lampung Disorot", Disinyalir Ada Calon Tak Berintegritas Lolos 6 Besar



Bandar Lampung (Suara intelektual.com) Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Lampung Refky Rinaldy meminta tim seleksi Bawaslu Provinsi Lampung transparan terkait indikator penentuan 6 (Enam) besar calon Bawaslu Lampung periode 2022-2027. 

Pasalnya dari Keenan nama yang dinyatakan lolos seleksi enam besar diantaranya terdapat oknum yang terindikasi tak berintegritas dalam menjalankan tugas sebagai pengawal pesta Demokrasi di Provinsi Lampung.

"Kita meminta jajaran timsel profesional dan  transparan sebagaimana amanat UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan begitu tidak lagi ada asumsi kocok bekem atau titipan oleh Oknum masyarakat terhadap timsel. Apalagi timsel ini kan terdiri dari orang-orang yang kredibel dengan latarbelakang akademik yang kompeten," ujar Refky saat dimintai pendapatnya, Jumat (05/08/2022).

Ia juga meminta Bawaslu RI profesional dan menjunjung tinggi aturan dan transparan dalam melaksanakan fit and proper test. Pasalnya, dari keenam calon yang lolos seleksi di tingkat daerah terdapat figur yang  diduga kuat tidak menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya. 

"Satu calon ini diduga kuat pernah terlibat dalam dukung mendukung calon legislatif pada Pileg 2019 lalu. Tapi sayang calon yang didukung gak jadi. Ada data dan sejumlah bukti kok, maka rekam jejak ini juga harus menjadi salah satu poin pertimbangan dari Timsel dan Bawaslu RI sendiri," tegasnya.

Selain itu, para komisioner Bawaslu Lampung juga pernah dilaporkan ke DKPP pada 2021 untuk perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. "Kan ini artinya ada indikasi ketidakprofesionalan penyelenggara kala itu meski putusan pada akhirnya seperti yang telah diprediksi tak bersalah," kata Ketua AWPI Lampung itu.

Selain itu ia menegaskan jika salahsatu calon ini lolos tiga besar, maka Pileg dan Pilpres serta PIlkada 2024 masih akan diwarnai praktif percaloan jual beli data dan suara termasuk juga pembiaran maraknya politik uang di masyarakat. "Oleh sebab itu, AWPI tidak akan tinggal diam dan akan melakukan sejumlah upaya dan langkah-langkah sampai ke pusat," tegas Refky. (Red)

Tidak ada komentar