Bandar Lampung Dorong Kolaborasi dan Lawan Stigma dalam Penanganan HIV/AIDS

Bandar Lampung (harian Suara Intelektual)Kinerja kesehatan publik Kota Bandar Lampung menunjukkan capaian progresif. Sepanjang 2025, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berhasil melampaui target skrining HIV yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. 

Dari target 30.108 orang, realisasi mencapai 35.698 orang atau sekitar 115 persen, sebuah indikator kuat bahwa pendekatan pencegahan mulai bergerak ke arah yang lebih sistematis dan inklusif.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, menegaskan bahwa skrining difokuskan pada kelompok Sasaran Pelayanan Minimal (SPM), termasuk ibu hamil, penderita tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual, pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki (LSL), waria, pengguna narkoba, serta warga binaan pemasyarakatan.

“Kelompok ini wajib diperiksa sesuai standar pelayanan minimal. Skrining paling banyak dilakukan pada ibu hamil sebagai upaya mencegah penularan HIV dari ibu ke anak,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Dari puluhan ribu pemeriksaan tersebut, ditemukan 333 kasus positif HIV. Angka ini tidak sekadar statistik, melainkan pengingat bahwa epidemi HIV masih nyata dan membutuhkan respons berkelanjutan.

Dinkes memastikan setiap pasien yang terdiagnosis langsung mendapatkan terapi antiretroviral (ARV). Terapi ini tidak menyembuhkan, tetapi menekan replikasi virus sehingga kualitas hidup pasien tetap terjaga sekaligus menurunkan risiko penularan.

“ARV melemahkan virus, menjaga kualitas hidup pasien, dan menekan potensi penularan,” jelas Muhtadi.

Saat ini, layanan pengobatan HIV tersedia di 31 puskesmas di Bandar Lampung. Pemerintah kota juga memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan organisasi yang fokus pada penanganan HIV/AIDS, mencakup edukasi, penyuluhan, hingga pendampingan kelompok berisiko tinggi, termasuk pekerja di tempat hiburan malam.

Pendekatan kolaboratif ini dinilai krusial untuk memutus stigma yang selama ini menjadi penghalang utama masyarakat dalam mengakses layanan tes dan pengobatan.

Muhtadi menegaskan bahwa penanggulangan HIV/AIDS bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan kerja kolektif seluruh elemen masyarakat. 

Edukasi yang berkelanjutan dan lingkungan yang bebas stigma menjadi kunci agar warga berani melakukan pemeriksaan sejak dini.

Capaian skrining yang melampaui target bukanlah garis akhir, melainkan pijakan awal menuju kota yang lebih sadar kesehatan, inklusif, dan berkeadilan.

Upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan yang berkesinambungan menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki hak yang sama atas hidup sehat dan bermartabat. (*)