Sekjen AWPI pertanyakan Kepastian Janji Bupati Tulangbawang.

TULANGBAWANG LAMPUNG (HARIAN SUARA INTELEKTUAL)Ketegangan  masih menunggu antara Forum Wartawan Tuba Bersatu (FWTB) dan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang kembali memuncak. Setelah beberapa pekan menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Tulangbawang, para jurnalis menilai Bupati Qudrotul Ikhwan ingkar terhadap komitmen yang pernah ia sampaikan secara terbuka kepada seluruh wartawan. Jum'at (12/12/2025)

Ketua Komite Wartawan Indonesia (KWI) Tulangbawang, Jeffry Pratama, S.kom bersama Sekretaris Assosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI), Peri Yadi, menegaskan bahwa rasa kecewa itu bukan tanpa alasan. Mereka mengingatkan kembali bahwa saat aksi damai berlangsung, Bupati Qudrotul Ikhwan secara gamblang berjanji akan menindaklanjuti lima tuntutan yang dibawa FWTB.

“Selagi tidak menyalahi aturan dan sesuai regulasi, kita penuhi. Termasuk bila perlu hari ini kita ganti Kepala Dinas Kominfo,” ujar Bupati dengan nada geram kala itu.

Namun, setelah tiga bulan berjalan, para wartawan menilai tidak ada satu pun kepastian yang diwujudkan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tulangbawang pun belum memberikan pengumuman atau tindak lanjut nyata yang dijanjikan.

Salah satu sorotan tajam wartawan adalah pernyataan Kominfo yang berencana berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan tersebut. Para jurnalis menduga pernyataan itu hanya retorika tanpa realisasi.

Ketua Komite Wartawan Indonesia (KWI) Jeffry Pratama, S.kom dan Sekretaris Assosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Peri Yadi menilai, tidak ada bukti konkret bahwa Kominfo benar-benar melangkah ke Kemendagri.

“Ini semua hanya akal-akalan. Tidak mungkin Kemendagri melayani hal sepele seperti ini. Semua kembali pada kebijakan pada pemerintah daerah,” tegas mereka.

Keduanya menilai, kondisi seperti ini tidak ditemukan di kabupaten lain. Mereka juga menyoroti kinerja pejabat terkait.

“Kalau tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi, jangan terlalu lama duduk di kursi empuk itu. Pindah saja atau nonjob sekalian. Jangan jadi benalu bagi kawan-kawan media,” tegas keduanya.

FWTB pun mendesak Bupati Qudrotul Ikhwan mengambil langkah konkret tanpa menunda waktu. Mereka mengingatkan bahwa pembiaran terhadap persoalan ini akan menciptakan kegaduhan baru, merusak harmonisasi antara pemerintah daerah dan insan pers, serta berpotensi mencoreng citra pemerintahan.

“Anggaran media memang disiapkan untuk mendukung keberlangsungan kerja insan pers. Jika ada oknum yang menghambat, itu dapat merusak ekosistem informasi dan transparansi di Kabupaten Tulangbawang,” demikian pernyataan FWTB.

FWTB menghimbau, kepada Pemerintah Kabupaten Tulangbawang agar bisa segera di tindaklanjuti bila tidak segera di tindak lanjut maka kami akan gelar aksi besar-besaran dan akan Anarkis ini urusan perut Insan Pers yang memang berdomisili asli Tulangbawang," Ungkap Jeffry dan Peri mewakili FWTB

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulangbawang belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang menghangat tersebut. (Red)