Besarnya Biaya Pungutan di SMA N 2 TBT di Keluhkan, Wali Murid Beberkan hal ini

 

Tubaba (SUARA INTELEKTUAL COM)Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan mengalami transformasi yang mengejutkan, salah satunya dengan adanya Peran Serta Masyarakat (PSM) tentu menjadi salah satu penopang majunya dunia pendidikan. 

Meskipun ada pihak yang merasakan manfaat dari hal ini, namun terdapat kekhawatiran bahwa inti pendidikan mungkin terpinggirkan.

Bukan tanpa sebab, PSM melalui komite sekolah yang terdiri dari unsur wali murid  diketahui di perbolehkan untuk melakukan penggalangan dana untuk mendukung program sekolah dengan ketentuan bersifat sukarela tidak mengikat terlebih jika terdapat unsur memberatkan wali murid. 

Kendati telah di beri warning oleh pemerintah tentang perbedaan pungutan dan sumbangan, namun penerapan yang di nilai menyimpang dari prosedur itu kerap terjadi di beberapa SMA/SMK di berbagai daerah sehingga menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat. 

Adapun penyimpangan yang sering di salah gunakan pihak sekolah yakni, pengumpulan dana yang telah di tentukan dalam jumlah nominal besar bukan sukarela, waktu pengumpulan telah di tentukan bahkan terdapat intimidasi yang di berikan terhadap siswa jika pembayaran belum di lunasi, selanjutnya, pengutipan dana yang mengatasnamakan program komite tersebut di tengarai hanya akal-akalan belaka lantaran kerap kali di temui pihak sekolah justru sebagai aktor utama dalam pengumpulan dana tersebut dengan kata lain wali murid mengumpulkan dana yang telah di tentukan besaran nya kepada pihak sekolah bukan komite. 

Seperti halnya di Kabupaten Tulangbawang Barat Provinsi Lampung, mahalnya biaya pendidikan di salah satu sekolah menengah atas kini mulai dirasakan oleh kalangan orangtua siswa seperti hal yang terjadi di SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. 

Orang tua siswa disini mengeluhkan banyaknya biaya yang dikeluarkan sehingga dinilai membertkan. Keluhan itu seperti pungutan bagi pendaftaran siswa baru dengan jumlah nominal yang di tentukan sebesar Rp.2 juta rupiah persiswa, yang mana dana tersebut di peruntukan guna penambahan bangunan. 

"Dengan kondisi perekonomian yang sedang sulit, kami di haruskan membayar 2 juta rupiah persiswa kepada pihak sekolah saat PPDB dengan alasan untuk uang bangunan, hal ini tentu sangat memberatkan wali murid dengan konsekuensi jika tidak membayar berarti di anggap mundur," Terang W (60) salah seorang orang tua siswa kepada media ini, Kamis (30/05/2024). 

Tak hanya itu, seragam hingga sampul raport juga di beban kan kepada orang tua siswa dengan tarif 450-500 ribu rupiah persiswa. 

"Ya, selain bangunan, kami juga harus menebus seragam dan buku sampul raport kepada pihak sekolah," Tutur orang tua siswa ini. 

Hal senada di keluhkan S (45), selalu wali murid dirinya membeberkan jika harus membayar iuran SPP kepada pihak sekolah dengan nilai relatif tinggi. 

"SPP dalam jangka satu tahun ajaran terhitung hingga jutaan rupiah, tentu ini juga memberatkan wali murid," Ujarnya S kepada media ini. 

Sementara dari data yang di peroleh, SMA N 2 Tulang Bawang Tengah pada tahun ajaran 2022/2023 mendapatkan kucuran dana melalui Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp. 450 juta rupiah, dan di tahun ajaran 2023/2024 kembali mendapat kucuran BOS Rp. 572 juta rupiah yang mana pencairan tahap awal telah di kelola sekolah setempat dan pencairan tahap ke 2 akan di cairkan pada Juli mendatang. 

Dari pendapatan dana BOS terhitung fantastis, semestinya pihak sekolah tidak memberatkan wali murid, hal itu di utarakan Sekretaris Lembaga Pemantau Kebijakan Negara Provinsi Lampung, Junaidi Romli menilai jika terdapat indikasi penyalahgunaan  wewenang yang di lakukan oleh kepala SMA N 2 TBT tersebut. 

"Indikasi tindak melawan hukum dengan pungutan liar berbalut iuran komite di sekolah ini patut di telusuri hingga ke akar nya, semestinya pihak sekolah lebih bijak mengkaji suatu keputusan hingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat seperti ini," Ungkap Junaidi Romli. 

Terpisah, Kepala SMA N TBT I Putu Eka Amerta belum bisa di konfirmasi, lantaran saat di kunjungi di sekolah yang bersangkutan sedang sibuk.(Red)