Ketua AWPI Sebut Seleksi Bawaslu Lampung Menguji Integritas Bawaslu-RI

Bandar Lampung (Suara intelektual.com)Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Lampung Refky Rinaldy meminta Bawaslu-RI segera lakukan Cek and Re-Chek enam besar Calon Anggota Bawaslu Lampung menjelang penetapan hasil akhir.

Bawaslu-RI harus teliti, transparan dan profesional terkait indikator penentuan hasil akhir di enam besar calon Anggota Bawaslu Lampung untuk periode 2022-2027 tersebut.

Sebab, dari keenam nama yang dinyatakan lolos seleksi di enam besar tersebut, satu orang diantaranya terindikasi tak berintegritas dalam menjalankan tugas sebagai pengawal pesta demokrasi di Provinsi Lampung.

"Integritas Bawaslu-RI juga dipertaruhkan di enam besar ini untuk menetapkan hasil akhir nanti. Maka saya pikir harus ada instrumen yang utuh dan kuat untuk melakukan penetapan kedepan. Cek and Re-Chek rekam jejak para keenam Calon perlu dilakukan, karena diduga kuat terdapat Oknum yang tidak beritegritas terlibat dukung-mendukung pada salah satu calon anggota DPR RI di 2019 lalu, dan caleg tersebut gagal melenggang ke Senayan," Kata Refky. Selasa (16/08/2022).

Selain itu, Ketua AWPI Lampung itu juga meminta agar Bawaslu-RI dan para tim dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam melaksanakan Fit and Proper Test sebagaimana amanat UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan begitu tidak lagi ada asumsi kocok bekem atau titipan oleh masyarakat terhadap Tim seleksi tingkat daerah maupun pusat.

Selain itu, pada tahun 2021 lalu para komisioner Bawaslu Lampung juga pernah dilaporkan ke DKPP untuk perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

"Artinya ada indikasi ketidakprofesionalan penyelenggara kala itu meski putusan pada akhirnya seperti yang telah diprediksi tak bersalah, dan diantara komisioner tersebut, salah satu nya lolos di enam besar seleksi Bawaslu Lampung Periode 2022/2027 ini," jelas Refky.

Ia menegaskan jika salahsatu calon ini lolos tiga besar, maka Pileg dan Pilpres serta PIlkada 2024 masih akan diwarnai praktif percaloan jual beli data dan suara termasuk juga pembiaran maraknya politik uang di masyarakat. "Oleh sebab itu, AWPI tidak akan tinggal diam dan akan melakukan sejumlah upaya dan langkah kedepannya demi menjaga kesucian serta martabat demokrasi kita, kita akan tunggu kinerja pusat pada seleksi ini," tegas mantan presedium Gerakan Aktivis Kawal Demokrasi (GAKAR) Lampung itu. (Tim)