Puluhan Wartawan Dikecewakan DPRD Mesuji, Pencairan Dana Publikasi Dipersulit

 

Mesuji, suara intelektual.com– Puluhan awak media yang bermitra dalam pemberitaan, memprotes pencairan dana publikasi yang dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji, karena terkesan tebang pilih.

Hal tersebut disampaikan beberapa media online, yang mengeluhkan proses pencairan dana tersebut dan dianggap sangat janggal dan dinilai berbelit-belit dalam proses pembayarannya.

Pasalnya, anggaran publikasi yang semestinya terbayarkan pada anggaran APBD murni tahun 2020, hingga saat ini belum ada kejelasan dan bahkan terancam tidak terbayar.

“Awal mula, media diberikan arahan untuk menandatangani MoU terlebih dahulu, sebagai syarat bukti kerja sama dan penayangan publikasi kegiatan DPRD. Sesuai absen jumlah media  yang telah terdata di sekretariat DPRD Mesuji, kami diarahkan untuk membuat pengajuan, surat tagihan hingga banyak ketentuan lainnya yang terkesan berbelit-belit hingga kami mengalami kesusahan dalam proses pengurusannya,” ungkap JR, salah satu wartawan media online, kepada media ini, baru-baru ini.

Tak hanya itu, ia menduga terdapat aksi tebang pilih dalam pengelolaan dana publikasi, di Sekretariat DPRD Mesuji.

Dugaan itu diperkuat dengan nominal kerjasama yang telah ditentukan oleh pihak Sekretariat DPRD Mesuji dengan jumlah yang sangat minim dan nyaris tidak transparan.

“Mereka beralasan, anggaran dipangkas kaena Covid. Sekarang yang jadi pertanyaan, kegiatan Covid yang dimaksud mereka itu, apa saja? Dengan pagu satu juta per tahun yang sebelumnya mencapai tiga juta per tahun per media, apakah sudah wajar? Kalau memang trasparan, silahkan buka-bukaan terkait pengelolaan anggarannya, jangan terkesan main petak umpet,”ungkapnya kesal.

Dan setelah sekian lama menunggu, alasan terakhir dari pihak Sekretariat DPRD Mesuji, waktu sudah mepet dan tidak memungkinkan untuk melakukan proses pengajuan pencairan lagi, katanya.

“Padahal sebelumnya pihak Sekretariat DPRD Mesuji berjanji akan membayar publikasi media pada APBD perubahan. Namun nyatanya, itu semua hanya ansor belaka, ini sama saja kami dipermainkan,”ujarnya kesal.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Mesuji, Ismail, saat dihubungi via telpon, pada Jum’at (6/11/2020) yang lalu, menyarankan awak media untuk menghubungi PPTK dengan alasan sedang banyak urusan yang akan dikerjakan.

“Kami silahkan hubungi PPTK-nya aja, semuanya sudah saya amanahkan ke dia soalnya. Saya banyak urusan, entah yang paripurna, entah yang apa, datengin aja dulu dia, kalau nggk selesai, nanti saya yang ngomonginnya, PPTK-nya Wawan, dia baru,”kata Sekwan.

Sementara, Wawan PPTK Sekretariat DPRD Mesuji saat dikunjungi di ruang kerjanya, pada Senin (9/11/2020)  lalu, mengatakan, terkait tagihan publikasi media tidak dapat terbayar, sebab sisa waktu yang telah mepet, sehingga tidak memungkinkan, jika tagihan tersebut untuk diajukan.

“Nggak ada waktu lagi untuk diproses, sebab waktu tinggal dua Minggu lagi. Sesuai surat edaran dari keuangan, kami pun butuh liburan dan refresing menyambut tahun baru. Inikan dua Minggu lagi tutup kas kabupaten, kami juga enggak mungkin ngerjain berkas-berkas ini, sampai akhir tahun. Ini aja ada yang sampai tiga bulan belum kelar-kelar hingga saat ini,”katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi (LP-Tipikor) Nusantara Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung, Junerdi Ds, menyayangkan atas adanya ulah oknum pejabat berwenang, di Sekretariat DPRD Mesuji yang dinilai mempersulit dan terkesan semau-maunya dalam memberikan alasan.

“Bicara tugas, seharusnya Wawan mesti profesional, jangan dulu mikirin mau liburan dan refresing, apalagi kawan-kawan media itu, mau mengambil hak yang memang mutlak milik mereka, bukan minta cuma-cuma uang peribadi dia. Tidak sewajarnya, dia beralasan sedemikian. Lucu, seorang pejabat berkata demikian,”kata Junerdi.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, pihaknya akan segera menelusuri lebih dalam terkait anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Mesuji. Agar diketahui, apakah sudah tepat sasaran atau terdapat beberapa kekeliruan di dalamnya, katanya.

“Patut ditelusuri dengan saksama, anggaran yang dikelolah Sekretariat DPRD Mesuji, sudah sesuai kah dengan peruntukannya? Oleh karenanya, dalam waktu dekat, kami akan bentuk Tim Investigasi guna mengumpulkan baket dan segera ditindak lanjuti,” tukasnya. (Red)